Kepmenkes RI Tentang Batra

Thursday, 28 April 2016 02:47 Written by  Published in Pedoman Read 10119 times

Pasal 60 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009
(1) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang
(2) Penggunaan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat

Pasal 61 UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009
(1) Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya
(2) Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGOBATAN TRADISIONAL (BATRA)

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1, dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan;
1. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, keterampilan turun temurun, dan atau pendidikan atau pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat
2. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman
3. Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif)
4. Pengobat tradisional asing adalah pengobat tradisional Warga Negara Asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di Wilayah Republik Indonesia
5. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran
6. Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan
7. Toko Obat Tradisional adalah tempat menyimpan, melayani dan menjual obat tradisional

BAB II TUJUAN
Pasal 2, pengaturan penyelenggaraan pengobatan tradisional bertujuan untuk;
1. Membina upaya pengobatan tradisional
2. Memberikan perlindungan kepada masyarakat
3. Menginventarisasi jumlah pengobat tradisional, jenis dan cara pengobatannya

BAB III PENDAFTARAN
Pasal 3
(1) Pengobat tradisional diklasifikasikan dalam jenis keterampilan, ramuan, pendekatan agama dan supranatural
(2) Klasifikasi dan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
a. Pengobat tradisional ketrampilan terdiri dari pengobat tradisional pijat urut, patah tulang, sunat, dukun bayi, refleksi, akupresuris, akupunkturis, chiropractor, dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis
b. Pengobat tradisional ramuan terdiri dari pengobat tradisional ramuan Indonesia (jamu), gurah, tabib, shinshe, homoeopathy, aromatherapist, dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis
c. Pengobat tradisional pandekatan agama terdiri dari pengobat tradisional dengan pendekatan agama Islam, Kristen, Hindu dan Budha
d. Pengobat tradisional supranatural terdiri dari pengobat tradisional tenaga dalam (prana), paranormal, reiky master, qigong, dukun, kebatinan, dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis

(3) Definisi operasional klasifikasi pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana terlampir pada lampiran

Pasal 4
(1) Semua pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobatan tradisional wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat untuk memperoleh Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)
(2) Pengobat tradisional dengan cara supranatural harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Kejaksaan Kabupaten/Kota setempat
(3) Pengobat tradisional, dengan cara pendekatan agama harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setempat

Pasal 5
Tata cara memperoleh STPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut;
a. Pengobat tradisional mengajukan permohonan dengan disertai kelengkapan pendaftaran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di mana pengobat tradisional berada sebagaimana contoh Formulir A
b. Kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf a meliputi;
1) Biodata pengobat tradisional sebagaimana contoh Formulir B
2) Fotokopi KTP
3) Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional
4) Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan
5) Fotokopi sertifikat/ijazah pengobatan tradisional yang dimiliki
6) Surat pengantar Puskesmas setempat
7) Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
8) Rekomendasi Kejaksaan Kabupaten/Kota bagi pengobat tradisional klasifikasi supranatural dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota bagi pengobat tradisional klasifikasi pendekatan agama

Pasal 6
(1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pendaftaran berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk menerbitkan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)
(2) Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) diterbitkan oleh Kepala dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak permohonan dan kelengkapannya diterima
(3) Bentuk STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercanturn pada Formulir C

Pasal 7
(1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus membuat pembukuan pendaftaran mengenai STPT yang telah diterbitkan
(2) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati/Walikota setempat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi

Pasal 8
(1) STPT berlaku selama pengobat tradisional melakukan pekerjaan di Kabupaten/Kota tempat pendaftaran
(2) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 satu Kabupaten/Kota
(3) Pembaharuan STPT, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 5

BAB IV PERIZINAN
Pasal 9
(1) Pengobat tradisional yang motodenya telah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan dapat diberikan Surat lzin Pengobat Tradisional (SIPT) oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat
(2) Akupunkturis yang telah lulus, uji kompetensi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan dapat diberikan Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT) berdasarkan Keputusan ini
(3) Akupunkturis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan praktik per orangan dan/atau berkelompok
(4) Akupunkturis yang telah memiliki SIPT dapat diikutsertakan di sarana pelayanan kesehatan
(5) Penetapan pengobat tradisional lainnya yang akan diberi izin selain daripada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri

Pasal 10
Dalam rangka penapisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dapat dibuat skoring penapisan yang meliputi indikator;
a. Faktor pemanfaatan pengobatan tradisional
b. Faktor sistem/cara ilmu pengobatan tradisional
c. Faktor pengembangan

Pasal 11
(1) Tata cara memperoleh SIPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditetapkan sebagai berikut;
a. Pengobat tradisional mengajukan permohonan SIPT kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dimana pengobat tradisional melakukan pekerjaannya sebagaimana contoh Formulir D
b. Kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a meliputi;
1) Biodata pengobat tradisional sebagailmana contoh Formulir B
2) Fotokopi KTP
3) Surat keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional
4) Peta lokasi usaha dan denah ruangan
5) Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan
6) Fotokopi sertifikat/ijazah pengobatan tradisional
7) Surat pengantar dari Puskesmas setempat
8) Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar

(2) Bentuk SIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terlampir pada Formulir E

BAB V PENYELENGGARAAN
Pasal 12
(1) Pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan
(2) Pengobatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan/atau pemulihan kesehatan

Pasal 13
Pengobatan tradisional hanya dapat dilakukan apabila;
a. Tidak membahayakan jiwa atau melanggar susila dan kaidah agama serta kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diakui di Indonesia
b. Aman dan bermanfaat bagi kesehatan
c. Tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
d. Tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat

Pasal 14
(1) Pengobat tradisional yang melakukan pekerjaan/praktik sebagai pengobat tradisional harus memiliki Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) atau Surat Izin Pengobat  Tradisional (SIPT)
(2) Pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyediakan;
a. Ruang kerja dengan ukuran minimal 2 x 2,50 meter persegi
b. Ruang tunggu
c. Papan nama pengobat tradisional dengan mencantumkan surat terdaftar/surat ijin pengobat tradisional, serta luas maksimal papan 1 x 1,5 meter persegi
d. Kamar kecil yang terpisah dari ruang pengobatan
e. Penerangan yang baik sehingga dapat membedakan warna dengan jelas
f. Sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi
g. Ramuan/obat tradisional yang memenuhi persyaratan
h. Pencatatan sesuai kebutuhan

Pasal 15
(1) Pengobat tradisional harus memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pasien tentang tindakan pengobatan yang dilakukannya
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada, ayat (1) diberikan secara lisan yang mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan pengobatan yang dilakukan
(3) Semua tindakan pengobatan tradisional yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan pasien dan atau keluarganya
(4) Persetujuan dapat diberikan secara tertulis maupun lisan
(5) Setiap tindakan pengobatan tradisional yang mengandung risiko tinggi bagi pasien harus dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan

Pasal 16
(1) Pengobat tradisional hanya dapat menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya
(2) Pengobat tradisional dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran

Pasal 17
Penggunaan obat tradisional harus memenuhi standar dan atau persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 18
(1) Pengobat tradisional dapat memberikan;
a. Obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional (pabrikan) yang sudah terdaftar serta memiliki nomor pendaftaran
b. Obat tradisional racikan
(2) Pengobat tradisional dapat memberi surat permintaan tertulis obat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasien

Pasal 19
Pengobat tradisional dalam memberikan pelayanan wajib membuat catatan status pasien

Pasal 20
(1) Pengobat tradisional dilarang memberikan dan atau menggunakan obat modern, obat keras, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya
(2) Pengobat tradisional dilarang menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional (pabrikan) yang tidak terdaftar dan obat tradisional racikan yang bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan

Pasal 21
(1) Pengobat tradisional wajib melaporkan kegiatannya tiap 4 (empat) bulan sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah dan jenis kelamin pasien, jenis penyakit, metode dan cara pengobatannya

Pasal 22
Pengobat tradisional yang tidak mampu mengobati pasiennya atau pasien dalam keadaan gawat darurat, harus merujuk pasiennya ke sarana pelayanan kesehatan terdekat

Pasal 23
(1) Pengobat tradisional dilarang mempromosikan diri secara berlebihan dan memberikan informasi yang menyesatkan
(2) Informasi menyesatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi;
a. Penggunaan gelar-gelar tanpa melalui jenjang pendidikan dari sarana pendidikan yang terakreditasi
b. Menginformasikan bahwa pangobatan tersebut dapat menyembuhkan semua penyakit
c. Menginformasikan telah memiliki surat terdaftar/surat izin sebagai pengobat tradisional yang pada kenyataannya tidak dimilikinya
(3) Pengobat tradisional hanya dapat menginformasikan kepada masyarakat berkaitan dengan tempat usaha, jam praktek, keahlian, dan gelar yang sesuai dengan STPT atau SIPT yang dimilikinya

Pasal 24
(1) Untuk mendukung penyelenggaraan pengobatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah dan atau masyarakat melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan serta pengujian pengobatan tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
(2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat membentuk Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T)
(3) Tugas dan tata kerja Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 25
(1) Toko Obat Tradisional dilarang menyimpan, melayani, dan menjual obat tradisional yang diproduksi oleh industri obat tradisional (pabrikan) yang tidak memiliki nomor pendaftaran sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
(2) Bahan obat tradisional yang tidak terkena wajib daftar hanya boleh digunakan dengan memperhatikan keamanan, kemanfaatan, mutu, dan ketentuan lain yang ditetapkan
(3) Toko Obat Tradisional hanya boleh menyerahkan ramuan berdasarkan permintaan tertulis dari pengobat tradisional yang telah terdaftar
(4) Toko Obat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membuat catatan

Pasal 26
Toko Obat Tradisional bertanggung jawab terhadap keamanan, mutu, dan keabsahan obat tradisional yang dikelola

BAB VI PENGOBAT TRADISIONAL LUAR INDONESIA

Bagian Pertama Pengobat Tradisional Asing

Pasal 27
(1) Pengobat tradisional asing yang akan melakukan pekerjaan di Indonesia, harus diajukan oleh sarana pengobatan tradisional atau sarana pelayanan kesehatan
(2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;
a. Telah mempekerjakan minimal 2 (dua) orang pengobat tradisional Indonesia yang telah mempunyai STPT atau SIPT
b. Memiliki izin sarana
c. Memiliki prasarana yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan

Pasal 28
(1) Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dengan dilampiri dokumen lengkap tentang tenaga pengobat tradisional yang akan didatangkan di Indonesia
(2) Kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
a. Biodata pengobat tradisional sebagaimana contoh Formulir B
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (Identitas) di negaranya
c. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
d. Fotokopi sertifikat/ijazah pengobat tradisional yang telah dilegalisir
e. Dokumen tentang pengalaman di bidang pengobatan tradisional
f. Memiliki Surat lzin Pengobat Tradisional di negaranya
g. Rekomendasi dari Departemen Kesehatan di negaranya
h. Dokumen/bukti persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2),

(3) Menteri memberikan persetujuan tertulis kepada pengobat tradisional asing yang memenuhi persyaratan
(4) Pengobat tradisional asing yang mendapat persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat bekerja sebagai konsultan pengobatan tradisional sesuai dengan tempat yang diajukan sarana pengobatan tradisional atau sarana pelayanan kesehatan
(5) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada pengobat tradisional asing untuk bekerja sebagai konsultan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpenjang kembali sepanjang memenuhi persyaratan
(6) Pengobat tradisional sebagaimana dimaksud ayat (4) harus melaporkan diri pada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota serta asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang setempat
(7) Pengobat tradisional asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memberikan;

a. Laporan kegiatan konsultan tiap 3 (tiga) bulan sekali
b. Laporan kegiatan selama 1 (satu) tahun pada akhir masa tugasnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dengan tembusan kepada Menteri cq  Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat

Bagian Kedua
Pengobat Tradisional Warga Negara Indonesia Yang Belajar di Luar Negeri

Pasal 29
(1) Pengobat tradisional (Warga Negara Indonesia yang belajar di Luar Negeri yang akan melakukan pekerjaan/praktik sebagai pengobat tradisional di Indonesia, harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi setempat untuk mendapatkan persetujuan tertulis. Kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) meliputi;
a. Biodata pengobat tradisional sebagaelmana contoh Formulir B
b. Fotokopi KTP
c. Pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
d. Fotokopi sertifikat/ijazah pengobat tradisional yang telah dilegalisir. Berdasarkan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengobat tradisional dapat mengajukan STPT atau SIPT sesuai dengan ketentuan pasal 5 dan pasal 11

BAB VII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PENGOBATAN TRADISIONAL MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 30
(1) Setiap pengobat tradisional harus mengikuti pendidikan, pelatihan atau kursus untuk peningkatan pengetahuan dan ketErampilan keilmuan
(2) Pelatihan atau kursus pengobat tradisional, sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas, Organisasi Profesi di bidang kesehatan, asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional dan/atau intansi yang berwenang
(3) Sentra P3T dan/atau instansi/institusi yang berwenang berperan mengembangkan model/bentuk intervensi, pendidikan dan pelatihan sebelum diterapkan secara luas di masyarakat

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31
(1) Pembinaan dan pengawasan pengobat tradisional diarahkan untuk meningkatkan mutu, manfaat dan keamanan pengobatan tradisional
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas atau unit pelaksana  teknis yang ditugasi

Pasal 32
(1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) berdasarkan pola pembinaan sebagai berikut;
a. Pola Toleransi yaitu Pembinaan terhadap semua jenis pengobatan tradisional yang diakui keberadaannya di masyarakat, pembinaan diarahkan pada limitasi efek samping
b. Pola Integrasi yaitu pembinaan terhadap pengobatan tradisional yang secara rasionaL terbukti aman bermanfaat dan mempunyai kesesuaian dengan hakekat ilmu kedokteran, dapat merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan
c. Pola Tersendiri yaitu pembinaan terhadap pengobatan tradisional yang secara rasional terbukti aman bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan, memiliki kaidah sendiri, dan dapat berkembang secara tersendiri

(2) Untuk dapat mengarahkan pengobatan tradisional ke dalam pola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tahapan pembinaan sebagai berikut;
a. Tahap Informatif yaitu tahapan untuk menjaring semua jenis pengobatan tradisional yang keberadaannya diakui oleh masyarakat, termasuk yang belum secara rasional terbukti bermanfaat
b. Tahap Formatif yaitu jenis pengobatan tradisional dapat dibuktikan secara rasional mekanisme pengobatannya, dimana pada tahap ini dapat dilakukan uji coba dalam jaringan pelayanan kesehatan
c. Tahap Normatif yaitu jenis pengobatan tradisional telah secara rasional terbukti bermanfaat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan

(3) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara bersama dengan lintas sektor terkait dan mengikutsertakan organisasi profesi di bidang kesehatan, asosiasi/organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Pasal 33
(1) Dalam rangka pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat melakukan tindakan administratif terhadap pengobat tradisional yang melaksanakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini
(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa;
a. Teguran lisan
b. Teguran tertulis
c. Pencabutan STPT atau SIPT
d. Penghentian sementara kegiatan
e. Larangan melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional

Pasal 34
Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi;
a. Menginventarisasi pengobat tradisional di wilayah kerjanya
b. Membina pengobatan tradisional di wilayah kerja melalui antara lain forum sarasehan, KIE Kultural, pelatihan, pertemuan
c. Membina den mengembangkan "self care" (pengobatan mandiri) dengan cara tradisional
d. Pemantauan pekerjaan pengobat tradisional
e. Pencatatan dan pelaporan

BAB IX SANKSI
Pasal 35
Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan

BAB X KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36
Pengobat tradisional dan sarana pengobatan tradisional yang telah menjalankan pekerjaan harus menyesuaikan diri dengan Keputusan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan

BAB XI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37
Ketentuan lebih lanjut dari Keputusan Menteri ini dapat ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing

Pasal 38
Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka;
(1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 037/Birhup/1973 tentang Wajib Daftar Shinshe dan Tabib
(2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 038/Birhup/1973 tentang Wajib  Daftar Akupunkturis dinyatakan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2003
Menteri Kesehatan Republik Indonesia,

dr. Achmad Sujudi

Bengkel Manusia Bukan Sembarang Bekam...!

Berdiri Sejak 1999 | Pengobatan Diabetes, Ginjal, Jantung, Skizofrenia, Medis & Non Medis (Gangguan Jin/Setan/Sihir) & Lain-lain | Pelopor: #BEKAMSTERIL #BEKAMPISAUBEDAH #TIDAKPAKAIJARUM #TIDAKPAKAISILET | Alamat: Town House Anggrek Sari Blok G/2 Batam Kepulauan Riau Indonesia | Call/SMS/WA (+62) 813-2871-2147 Email: info@terapioksidan.or.id | Melayani Panggilan Antarkota Dalam & Luar Provinsi - Luar Negeri | Menerima Pasien Rawat Inap dari Dalam dan Luar Negeri | Untuk Reservasi Online: Klik Di Sini